Latar Belakang dan Tujuan: Adanya perlakuan tidak adil oleh penguasa terhadap masyarakat yang ingin menuntut haknya, baik dalam bidang lingkungan, maupun bidang sosial ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dipraktekkan rezim Orde Baru, serta kesewenangan industri yang berada di Aceh dalam menangani limbah, merupakan hal-hal yang mendorong berdirinya lembaga ini. Selaras dengan itu, lembaga yang terbentuk pada 27 Desember 1992 ini mempunyai tujuan meningkatkan dan mengembangkan sosial budaya dan ekonomi masyarakat akar rumput yang berwawasan lingkungan; membuka usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan dan usaha-usaha lain, guna peningkatan usaha yang berpihak pada rakyat kecil, serta mengadakan pembelaan terhadap (advokasi) masyarakat yang dilecehkan pengusaha.
Bidang dan bentuk kegiatan: Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Sementara pertanian, gender, usaha kecil dan perkoperasian, serta peternakan dan pendidikan masuk sebagai bidang kegiatan penunjang. Advokasi merupakan bentuk dari semua kegiatan itu. Sedangkan studi penelitian, survai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, seminar, diskusi dan lokakarya serta koperasi merupakan bentuk-bentuk kegiatan penunjang lembaga ini.
Program: Selama dua tahun (1995-1997) telah menjalankan berbagai kegiatan, di antaranya pemanfaatan lahan kering, magang, pelatihan, dan usaha-usaha produktif.
Sumber dana: Semua kegiatan dijalankan berkat dana dari iuran dan sumbangan anggota serta bantuan badan-badan dalam negeri nonpemerintah (misalnya, YAPPIKA, YPSI/USAID).
Keanggotaan dan wilayah kerja: Di tingkat regional, terlibat dalam Forum LSM Daerah Istimewa Aceh dan Forda WALHI Aceh di tingkat daerah. Sementara di tingkat nasional masuk ke dalam WALHI. Wilayah kerjanya adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lhokseumawe, Aceh Utara).
Staf: Lembaga ini mempekerjakan 5 staf tetap, yang terdiri atas 3 orang staf profesional dan 2 orang staf administrasi.
Background and purpose: The unfair treatment of the rulers to the community who demands their rights in the sectors of environment, social and economy, and human rights violations practiced by the New Order regime, as well as the heartless treatment of the industries in Aceh in handling the wastes are the factors which have driven to the establishment of this foundation on December 27, 1992. This foundation is intended to increase and to improve the environment-oriented social, cultural and economic conditions of the grass-roots; to do business in agriculture, plantation, cattle breeding, artisan and other businesses in order to develop the business which take the side of the small people and to provide advocacy to the community being harassed by businessmen.
Area and form of activities: Environment and human rights are the two main activities of this foundation. Whereas agriculture, gender, small business and cooperative, cattle breeding and education are the supporting activities. Those activities are carried out in the form of advocacy and as its supporting forms of activities are research, survey, education and training, community development and assistance, seminar, discussion, workshop and also cooperative.
Program: During 1995-1997 this foundation had done several activities, such as, utilization of dry land, apprentices, training and productive businesses.
Funding sources: The activities of this foundation are funded by membership fee and donations from members and financial assistance from domestic non-governmental agencies such as YAPPIKA, YPSI/USAID.
Membership and working area: This foundation links to the NGOs Forum of Aceh and Regional Forum of WALHI Aceh at regional level. At national level it joins WALHI. This foundation has worked so far in the Aceh province (Lhokseumawe, North Aceh).
Staff: This foundation employs 5 full-time staffs; three of them are professionals and the other two staffs are in charge of administration.
